Jakarta – KabarTerkiniNews – Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun di Istana Merdeka. Laporan tersebut mengungkapkan banyak sekali temuan dan upaya perbaikan manajemen keuangan negara selama semester pertama tahun 2024, tergolong penilaian atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
Dikutip Keterangan Biro Sekretariat Presiden, Kamis (2/1/2025), dalam laporan IHPS I 2024 BPK menyediakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, yang meliputi 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, empat LKKL, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BPK juga menyodorkan penghargaan terhadap pemerintah atas kolaborasi yang bagus dalam mendukung prinsip good governance, khususnya terkait pengelolaan budget selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Selain itu, BPK turut mengapresiasi Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengendalikan metode penggunaan budget dan aset pada masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan budget tahun budget 2024. 
“BPK menyodorkan terima kasih terhadap pemerintah atas kolaborasi yang sudah terjalin baik untuk bareng merealisasikan hasrat dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Isma Yatun.
Dalam peluang tersebut, Isma Yatun juga memaparkan peran BPK di kancah internasional, tergolong selaku auditor eksternal pada banyak sekali organisasi dunia menyerupai badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors. Sedangkan dalam rangka memperkuat tugas Indonesia di dunia internasional, BPK minta pinjaman Presiden Prabowo dalam pencalonan selaku anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032 di mana proses penyeleksian anggota UN BOA akan dijalankan pada Maret 2025 dan dipastikan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025 mendatang.
Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memperbaiki manajemen keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam konferensi tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun terlihat hadir bareng sejumlah anggota BPK lainnya.
