Jakarta – KabarTerkiniNews – Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Anggota Komisi III dewan perwakilan rakyat RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali mendorong Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka buat memperlihatkan gelar pahlawan nasional untuk Kepala Negara RI ke-2 Soeharto dan Kepala Negara RI ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Menurutnya proteksi gelar pahlawan nasional bukan hanya sekadar ratifikasi atas jasa keduanya buat RI, tetapi juga mulai menjadi pelajaran buat generasi mendatang.
Bamsoet menganggap tak perlu ada lagi dendam sejarah yang diwariskan terhadap bawah umur bangsa yg tak pernah tahu dan terlibat pada banyak sekali peristiwa kelam di masa lalu. Hal tersebut selaku tindak lanjut dari Keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 25 September 2024. 
“Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November mesti dijadikan saat-ketika untuk negara untuk memperlihatkan penghargaan gelar jagoan bagi tokoh-tokoh bangsa yang telah berjasa besar. Penting dikenang bahwa proteksi gelar jagoan nasional bukanlah soal mengabaikan kesalahan masa lalu, melainkan tentang mengakui donasi yang telah dilaksanakan bagi pertumbuhan bangsa dan negara,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).
“Dengan memikirkan jasa serta sumbangsih yg telah diberikan Soeharto dan Gus Dur, kita semestinya mampu menggali nilai-nilai kebangsaan yang mereka tunjukan. Keduanya, dengan cara mereka masing-masing, telah berkontribusi pada identitas Indonesia yang kompleks dan beragam,” imbuhnya.
Hal tersebut ia sampaikan usai menemukan kunjungan cucu Jenderal Besar Sudirman, Danang Priambodo Sudirman di Jakarta, Kamis (7/11) kemarin.
Ketua dewan perwakilan rakyat RI ke-20 ini memaparkan tugas utama Soeharto selama 32 tahun menjabat selaku presiden, dalam stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, kata Bamsoet, RI mengalami pertumbuhan ekonomi yg pesat, infrastruktur yang berkembang, kenaikan pendidikan, serta sukses mempertahankan keutuhan kawasan dari banyak sekali bahaya separatisme. Soeharto pun dipahami selaku Bapak Pembangunan.
“Meskipun ada kebijakannya yang seringkali dipertanyakan, tapi pengaruh faktual yang diciptakannya dalam pembangunan infrastruktur dan industri tidak sanggup diabaikan. Karena itu, mengakui Soeharto selaku jagoan nasional sanggup menjadi ratifikasi terhadap kesuksesan dan dedikasinya dalam mempertahankan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi bangsa,” kata Bamsoet.
Ad interim Kepala Negara RI ke-4 Gus Dur dipahami selaku tokoh pluralisme dan demokrasi. Keberaniannya dalam mengangkat isu-isu hak asasi manusia, toleransi, dan keadilan sosial sungguh penting dalam membangun fondasi demokrasi di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini menyampaikan, Gus Dur juga selalu memperjuangkan hak-hak minoritas dan menegakkan prinsip keleluasaan beragama. Perjuangannya untuk membela kelompok-kelompok yg terpinggirkan membuatnya sosok yg layak dihormati dan diapresiasi.
“Gus Dur sendiri dipahami selaku Bapak Pluralisme sebab komitmennya terhadap keanekaragaman dan keleluasaan beragama di Indonesia. Pemberian gelar jagoan nasional terhadap Gus Dur merupakan wujud ratifikasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yg ia perjuangkan,” pungkas Bamsoet. gelar pahlawan nasional
