Jakarta – KabarTerkiniNews – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mulai berjumpa dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, hari ini. Agendanya, Nusron akan memaparkan dua progres dan capaian terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Siang ini Menteri Nusron didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) terkait di ATR/BPN, akan berjumpa dengan DPD RI, utamanya Badan Akuntabilitas Publik,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Harison Mocodompis dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).
Salah satu kemungkinan bahasan yg mau ditanyakan dalam konferensi dengan Dewan Perwakilan Daerah RI ini yaitu ihwal PSN antara yang lain proyek Pantai Latif Kapuk (PIK) II dan food estate Merauke. Diketahui bahwa bahwa buat mampu masuk dalam PSN itu diinginkan rekomendasi, salah satunya dari Kementerian ATR/BPN. 
Proyek Strategis Nasional – “Hal ini pasti berhubungan dengan rencana tata ruang dan penggunaan tanah atau lahannya,” ujar Harison Mocodompis.
Sebagai informasi, dikala ini, Kementerian ATR/BPN sedang menjalankan kajian guna mengecek anjuran pendapat PSN tersebut. Rendezvous kali ini juga ditangani selaku salah satu tindak lanjut dan menyanggupi permohonan Dewan Perwakilan Daerah RI selaku forum yg mempunyai faedah pengawasan.
Dalam forum tersebut, dibahas pula proyek-proyek prioritas di luar Jawa, termasuk pembangunan infrastruktur dasar, kawasan industri baru, dan upaya percepatan hilirisasi sumber daya alam. Nusron menyampaikan bahwa keberhasilan PSN sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah dalam menginisiasi terobosan, serta komitmen politik dari seluruh pemangku kepentingan.
“DPD sebagai representasi daerah memiliki peran penting dalam memberikan tekanan positif agar proyek strategis benar-benar berpihak pada rakyat dan daerah,” tambah Nusron.
Diskusi ditutup dengan kesepakatan untuk mendorong pembentukan tim kerja bersama antara DPD, DPR, dan kementerian terkait guna melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek PSN. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek yang tertunda serta memastikan PSN selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
