Jakarta – KabarTerkiniNews – Kasus suap yg menjerat oknum pejabat/birokrat marak kalian saksikan di layar televisi. Artinya, kondisi bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja; ketahanan nasional sedang terusik jawaban ulah si oknum yg berakrobat dan memperdagangkan kewenangannya buat menjangkau ambisi segepok duit dan barang. Tentu saja, praktik suap semacam itu akan berpengaruh kepada kelancaran republik ini dan menghancurkan tatanan aturan serta perkembangan ekonomi yg sanggup merapuhkan ketahanan nasional.
Kasus suap merupakan penyakit kronis dan menular bangsa ini yang mesti secepatnya diamputasi tanpa ampun. Perbuatan suap ialah kejahatan kerah putih (white colour crime) yang melibatkan orang-orang berintelektual tinggi. Ilmu wawasan dan pengaruh yg semestinya diwakafkan bagi kepentingan forum dan bangsa justru dipertaruhkan demi syahwat duniawi. Pejabat/birokrat yg semestinya menjadi teladan dan teladan bagi penduduk justru mempertontonkan adegan kebiadaban yg tidak bagus dilihat publik di tengah himpitan hidup di saat ini.
Berani Melaporkan
Praktik Kasus suap yang dijalankan secara sembunyi dan kedap mulai terungkap apabila publik ikut ikut serta aktif dengan cara berani melaporkan oknum tersebut ke pihak berwenang. Dalam konteks bernegara, publik dihentikan membisu bermalas-malasan menyaksikan kemungkaran praktik suap yang terjadi di sekelilingnya lantaran membisu menyaksikan kemungkaran merupakan selemah-lemahnya iman. Publik yg akal-akalan “tutup mata dan tidak tahu” atas praktik penyuapan merupakan dosa jariyah atas bangsa ini.
Oleh lantaran itu, publik mesti mengambil belahan dalam konteks penegakan dan pencegahan praktik suap sehingga praktik suap minim terjadi di arena birokrasi Kementerian/Lembaga. Salah sesuatu partisipasi publik dalam merealisasikan birokrasi yg higienis yaitu berani lapor. Nyali bagi melapor mesti diinjeksi ke dalam badan warga negara agar berani melaporkan praktik-praktik suap lewat akses yg tersedia.
Dengan menghasilkan laporan, setidaknya Kementerian/Forum terbantu untuk mengambil langkah strategis guna mendeteksi dini praktik immoral yg hendak terjadi. Publik tidak perlu khawatir atau takut kepada retaliasi dari oknum lantaran ganjaran jihad anti penyuapan jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko yang dialami.
Sanksi Mati 
Salah satu penyebab praktik suap masih terjadi di bangsa ini merupakan bahaya eksekusi belum menunjukkan rasa takut dan jera kepada oknum pelaku suap. Hukuman mati yg jarang terlaksana dalam problem suap sudah semestinya dihidupkan kembali agar oknum yg bertujuan melakukan suap mengurungkan kembali niatnya lantaran intinya insan itu takut mati dalam kondisi berdosa.
Sanksi mati kepada pelaku suap patut diapresiasi mengingat pengaruh penyuapan begitu besar; penduduk kian sukar dan sengsara, reputasi forum hancur, ekonomi amburadul, dan ketahanan nasional mulai rapuh. Oleh lantaran itu, tidak ada alasan logis yg sanggup mengendorkan pidana penyuapan dan tidak ada pembenaran bagi melindungi oknum tersebut.
Sanksi mati yg ialah instrumen efektif dalam menekan praktik suap nyatanya masih memperoleh kritik keras dari kancah internasional dan pemerhati hak asasi manusia. Hukuman mati seolah-olah berbeda dengan hak hidup seseorang yg asali padahal kejahatan suap berpengaruh jauh lebih mematikan dan menyantap jumlah korban yg lebih besar.
Menghukum mati sesuatu pemain suap/koruptor kelas kakap dan menyelamatkan ribuan orang lebih maslahat dibandingkan dengan menyelamatkan nyawa sesuatu pemain suap/koruptor dan mematikan ribuan orang secara pelan-pelan. Artinya, kejahatan praktik penyuapan sungguh berpengaruh sistemik bagi kelancaran hidup sebuah negara. Jika eksekusi kepada pelaku penyuapan “bisa cincai”, tunggulah kehancuran sebuah negara.
Menggerogoti Tubuh Bangsa
Salah sesuatu komponen ketahanan nasional merupakan hilangnya praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam berbangsa dan bernegara, lantaran praktik KKN perlahan menggerogoti badan bangsa ini. Kajian ketahanan nasional semestinya menjadi kurikulum wajib bagi setiap kandidat pejabat dan birokrat. Mereka yg mengaku nasionalis, menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap kegiatan ternyata tidak merembas di dalam jiwanya. Mereka menggadaikan jabatan dan pengaruhnya buat kepentingan pribadi dan golongan. Apapun ceritanya, praktik suap merupakan kejahatan sistemik dan tidak patut dijalankan oleh seorang pejabat/birokrat.
Oknum penyuapan telah menghancurkan ketahanan nasional di segala bidang. Siapapun oknumnya yg sudah melakukan praktik suap, mereka merupakan lawan bareng bangsa Indonesia yg wajib diperangi. Kohesi sosial yg semestinya membentuk penduduk madani dan makmur hancur lebur di ketika oknum penyuapan mulai genit menunjukkan instruksi seruan sementara publik dihadapkan dengan kondisi tidak ada opsi yang lain. Kejahatan hebat ini (extra ordinary crime) mesti ditumpas habis ke akar-akarnya secara kolektif kolegial, kalau kita ingin menyaksikan Ibu Pertiwi berkibar pada masa yang hendak datang.
