Foto: ShutterstockJakarta – KabarTerkiniNews
Pemerintah terus berusaha mendorong perkembangan ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yg diketahui menyumbang 61% lebih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal ini, pemerintah mendorong Pembiayaan UMKM lewat Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
Upaya tersebut tertuang dalam program penganugrahan Jamkrida Award 2024 di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Adapun penganugrahan ini dilaksanakan untuk memberi ratifikasi atas prestasi kerja Jamkrida terhadap pencapaian tertentu. 
Selain itu, gelaran ini juga dilaksanakan bagi mendorong perusahaan Jamkrida untuk terus bergerak maju dan melaksanakan perbaikan demi menciptakan
perubahan faktual yg berkesinambungan dalam melakukan tugas dan fungsinya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuturkan, kemunculan Jamkrida didorong bagi mengembangkan susukan pembiayaan buat para jerih payah mikro. Pasalnya, UMKM menjadi sektor yg berperan utama dalam meraih visi Indonesia Emas 2045.
“Jamkrida ini menurut saya salah sesuatu penopang ataupun pemasok bagi mendukung UMKM di Indonesia. Makara aku rasa bukan satu hal yang kecil, ataupun satu hal yg biasa jikalau kami coba bagi gegap gempitanya lebih hebat lagi,” ungkap Yulius dalam sambutannya di Smesco, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Maman menyebut, di saat ini UMKM selalu menyediakan tugas sentralnya selaku tulang punggung dan menjadi pilar penting perekonomian nasional. Ia bahkan menyebut, keadaan makro UMKM di Indonesia faktual seiring jumlahnya yang selalu bertambah.
“Pada tahun 2024, jumlah pelaku jerih payah UMKM meraih sekitar 64 juta yang jumlahnya meraih 99% dari seluruh unit usaha,” jelasnya.
Berdasarkan data dari Kemenko Perekonomian, Maman menyebut donasi UMKM terhadap PDB sebesar 61% dari PDB Indonesia atau setara Rp 9.580 triliun dengan daya serap tenaga kerja sebesar 97% dari total angkatan kerja.
“Oleh alasannya yakni itu, keberlanjutan dan perkembangan UMKM menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan ekonomi,” tegasnya.
Melalui Pembiayaan UMKM Jamkrida, Maman meyakini sektor UMKM akan menjadi salah sesuatu penopang Indonesia Emas 20245. Ia pun berjanji akan menetapkan UMKM berkembang kreatif dan berdaya saing tinggi.
“Penjaminan kredit UMKM ialah seni administrasi penting buat mendukung kesuksesan Indonesia Emas 2045. Dukungan forum menyerupai Pembiayaan UMKM Jamkrida menjadi kunci buat menolong UMKM mengakses kredit ke forum keuangan. Dengan mengembangkan susukan pembiayaan dalam mempekerjakan UMKM, Indonesia sanggup meraih ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Dalam peluang yg sama, Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Yulius menyebut, penghargaan ini digelar untuk memberi tauladan untuk provinsi yang lain untuk membentuk Jamkrida di wilayahnya.
Mengingat, potensi bisnis penjaminan masih cukup tinggi dalam mengembangkan jumlah Pembiayaan UMKM mendapatkan susukan pendanaan. Apalagi, Jamkrida tercatat gres ada di 18 provinsi di semua tempat di Indonesia.
“UMKM ialah tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 61% terhadap PDB dan menyediakan lapangan kerja untuk jutaan rakyat Indonesia. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan besar dalam mengakses pembiayaan, yg menjadi masalah penting untuk perkembangan dan pengembangan jerih payah mereka,” ungkap Yulius dalam sambutannya di Smesco, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Yulius menyebut, UMKM di Indonesia membutuhkan pinjaman yg terintegrasi bagi tetap bertahan dan meningkat di tengah kondisi makroekonomi global yg dinamis. Karenanya, ia menganggap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu mengambil tugas yg penting.
“Di sinilah tugas BUMD menyerupai Jamkrida menjadi sungguh penting. Sebagai forum penjaminan kredit daerah, Jamkrida berfungsi selaku katalisator bagi memperluas susukan pembiayaan buat UMKM dengan menjamin pinjaman mereka terhadap forum keuangan,” jelasnya.
Adapun Jamkrida dan pemerintah tempat yang terlibat dalam penghargaan ini diantaranya, jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sumatra Selatan, dan Riau.
